Pemerintah harus memperkuat literasi media dan politik dalam menangkal maraknya isu hoax atau berita bohong.
"Itu agar warga lebih berdaya di tengah era keberlimpahan informasi seperti saat ini," ujar pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, saat dikonfirmasi Okezone, Minggu, 8 Januari 2017.
"Itu agar warga lebih berdaya di tengah era keberlimpahan informasi seperti saat ini," ujar pengamat politik asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Gun Gun Heryanto, saat dikonfirmasi Okezone, Minggu, 8 Januari 2017.
Menurutnya, media sosial (medsos) saat ini sudah sangat berkembang pesat dan cepat sehingga perlu kehati-hatian pemerintah dalam menangani informasi yang sifatnya provokatif bahkan tidak benar.
"Tetapi memang bentuk-bentuk pelanggaran atas hukum di medsos harus ditindak melaui penegakkan hukum lewat UU yang sudah ada saat ini," imbuhnya.
Namun demikian, kata Gun Gun, pemerintah juga penegak hukum tidak boleh bertindak represif dalam menangani pelanggaran di media sosial. Diperlukan bukti untuk memblokir akun ataupun situs yang menyebarkan berita hoax.
"Nah, garus ada basis data dan argumentasi. Selain itu memang pemerintah wajib menguatkan literasi politik dan literasi media," tutupnya.*
"Tetapi memang bentuk-bentuk pelanggaran atas hukum di medsos harus ditindak melaui penegakkan hukum lewat UU yang sudah ada saat ini," imbuhnya.
Namun demikian, kata Gun Gun, pemerintah juga penegak hukum tidak boleh bertindak represif dalam menangani pelanggaran di media sosial. Diperlukan bukti untuk memblokir akun ataupun situs yang menyebarkan berita hoax.
"Nah, garus ada basis data dan argumentasi. Selain itu memang pemerintah wajib menguatkan literasi politik dan literasi media," tutupnya.*
0 comments:
Post a Comment
Spammy comment and active link will not be published!